Read more »

BANK SOAL PKN

1. Pengertian bangsa menurut Otto Bauer adalah….
A. Kelompok manusia yang mempunyai kesamaan ras, bahasa, adat istiadat dan agama
B. Kelompok manusia yang mempunyai kesamaan watak dan karakter
C. Kelompok manusia yang mempunyai persamaan riwayat dan kemauan
D. Persekutuan hidup masyarakat yang berdiri sendiri
E. Kelompok manusia yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa dan sejarahnya serta berpemerintahan sendiri
2. Salah satu teori tentang asal mula negara, yaitu “pactum subjectiones”, menyebutkan bahwa negara timbul karena….
A. Kodrat manusia
B. Kehendak tuhan
C. Adanya ikatan antar individu
D. Unsur-unsur negara terpenuhi
E. Perjanjian antar individu dengan penguasa
3. Menurut teori perjanjian masyarakat, negara terbentuk karena….
A. Adanya kontrak sosial dimana masyarakat menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada negara yang menyelenggarakan kepentingan masyarakat
B. Adanya kehendak tuhan yang menyatakan bahwa segala sesuatu terjadi karena kehendak tuhan
C. Adanya manusia yang membutuhkan manusia lain (zoon politicon) untuk membentuk negara
D. Adanya hukum alam dimana kekuasaan alam lah yang akan menyeleksi manusia untuk bergabung membentuk negara
E. Adanya kekuasaan terkuat yang akan menguasai negara untuk kepentingan rakyat
4. Sebagai upaya penegakan hukum sekaligus upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, pemerintah mengeluarkan UU no. 30 tahun 2002 dengan membentuk sebuah lembaga yaitu….
A. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
B. Komisi Ombudsmen
C. Komisi Pemberantasan Korupsi
D. Indonesian Corruption Watch (ICW)
E. Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial
5. Menurut Sidney Verba, yang dimaksud budaya politik adalah….
A. Pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik
B. Cerminan sikap khas warga negara terhadap sistem politik dan merupakan rangkaian kepercayaan, kebiasaan dan perilaku yang terkait dengan kehidupan politik
C. Orientasi psikologis dari suatu sistem politik yaitu sikap, simbol, sistem kepercayaan yang kemudian menjalani proses internalisasi dan membentuk budaya politik yang dilaksanakan dalam masyarakat
D. Sikap individu terhadap sistem politik dan komponen-komponennya serta sikap terhadap peranan warga negara dalam sistem itu
E. Sikap dan orientasi politik masyarakat namun masih sangat terbatas
6. Pada negara yang terjadinya berdasarkan pendekatan pertumbuhan primer dan sekunder, tumbuhnya primus interpares adalah pada fase….
A. Kerajaan (rijk)
B. Genoofschaft
C. Negara otokrasi
D. Negara nasional
E. Negara demokrasi
7. Hak asasi manusia menyangkut hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak memiliki sesuatu tidak boleh diganggu gugat, karena….
A. Sudah dibawa sejak manusia lahir
B. Bersifat sangat pribadi dan eksklusif
C. Merupakan eksistensi manusia bermartabat
D. Diturunkan dari orang tua kandung
E. Dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan
8. Aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis disebut….
A. Yurisprudensi
B. Traktaat
C. Doktrin
D. Konvensi
E. Adat istiadat
9. Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan pertalian darah/keturunan, dinamakan asas….
A. Ius constitutum
B. Ius soli
C. Ius sanguinis
D. Apatride
E. Bipatride
10. Seorang anak berasal dari bangsa yang menganut asas ius sanguinis namun anak tersebut dilahirkan di negara lain yang menganut asas ius soli, maka anak tersebut akan menjadi….
A. Apatride
B. Bipatride
C. Tripatrit
D. Multipatrit
E. Stelsel aktif
11. Di Indonesia terdapat kekuasaan eksekutif (Presiden), legislatif (DPR-DPD-MPR) dan yudikatif (MA-MK-KY). Hal ini merupakan bagian dari ajaran trias politika yang bermakna….
A. Pembagian kekuasaan dalam pemerintahan
B. Pemusatan kekuasaan pada satu lembaga
C. Tiga kekuasaan yang terpisah satu sama lain
D. Tiga lembaga negara yang memiliki kemandirian
E. Tiga lembaga yang dapat saling mengawasi
12. Aktivitas seseorang atau sekelompok orang untuk aktif dalam kehidupan politik dinamakan….
A. Sistem politik
B. Partisipasi politik
C. Dinamika politik
D. Sosialisasi politik
E. Komunikasi politik
13. Konsepsi tentang demokrasi adalah suatu pemerintahan yang bersendikan….
A. Kedaulatan tuhan
B. Kedaulatan hukum
C. Kedaulatan dari, oleh dan untuk rakyat
D. Kedaulatan raja
E. Kedaulatan penguasa
14. Yang bukan merupakan ciri-ciri masyarakat madani adalah….
A. Pemerintahan yang mewujudkan kesejahteraan rakyat di segala bidang
B. Pemerintahan yang memperhatikan kesejahteraan dan keadilan rakyat
C. Partisipasi warga negara dalam pemilu
D. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia
E. Mengutamakan kepentingan warga Negara
15. Setiap orang baik pria-wanita, kaya-miskin, pandai-bodoh; semua berhak melewati jalan raya umum tanpa dilihat jasa-jasanya. Hal ini menurut Aristoteles merupakan pencerminan dari ….
A. Keadilan distributif
B. Keadilan komutatif
C. Keadilan konvensional
D. Keadilan kodrat alam
E. Keadilan legalitas
16. Seorang warga negara asing memasuki wilayah Indonesia tanpa izin dengan membawa barang-barang tanpa dokumen resmi untuk dijual di wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia mengetahui dan menangkap WNA tersebut serta menyita barang-barangnya. Dalam kejadian ini, pemerintah Indonesia telah menerapkan ….
A. Asas kepentingan umum
B. Asas kebangsaan
C. Asas teritorial
D. Asas praduga tak bersalah
E. Asas Egality Right
17. Setiap warga Negara mempunyai persamaan kedudukan dalam bidang hukum misalnya…
A. rakyat kecil melakukan tindakan mencuri ayam dihukum dengan seberat-beratnya
B. seorang pejabat tinggi Negara melakukan tindakan korupsi yang banyak merugikan Negara dihukum dengan ringan
C. tidak ada bantuan hukum bagi rakyat kecil yang dianiaya oleh oknum aparat keamanan
D. setiap orang yang melakukan tindakan melawan hukum harus dihukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa pandang bulu
E. seorang pejabat berbuat semena-mena terhadap bawahannya dibiarkan saja
18. Makna Pancasila sebagai ideologi terbuka bagi bangsa Indonesia berarti….
A. Indonesia siap menerima semua budaya dari luar selama dapat dinikmati
B. Indonesia membuka diri bagi semua ilmu pengetahuan dan teknologi agar tidak tertinggal dari negara lain
C. Indonesia tetap membuka diri untuk menerima kemajuan, tetapi menyesuaikan dengan nilai kepribadian bangsa indonesia
D. Indonesia tetap menjaga nilai kepribadian sendiri tanpa pengaruh dari luar agar selalu murni
E. Indonesia selalu terbuka demi kemajuan apapun konsekuensinya
19. Perhatikan pernyataan berikut ini !
1. Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan
2. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen
3. Para Menteri bertanggung jawab penuh kepada Presiden
4. Presiden dapat membubarkan parlemen
5. Masa Jabatan Presiden tidak pasti
Dari pernyataan di atas yang menunjukkan suatu negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial adalah....
A. 1, 2, dan 3
B. 1, 3, dan 5
C. 2, 4, dan 5
D. 2, 3, dan 4
E. 3, 4, dan 5
20. Akibat dari kebebasan pers terkadang pemberitaan kurang akurat bahkan bersifat merugikan dan jauh dari kebenaran. Yang dapat dilakukan oleh seseorang atau badan hukum yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers tersebut adalah….
A. Menggunakan hak jawab
B. Menuntut melalui jalur hukum
C. Menggunakan hak tolak
D. Menganggap sebagai hal yang wajar
E. Menuntut ganti rugi pencemaran nama baik
21. Di setiap mass media seperti koran biasanya terdapat kolom yang memuat tentang ungkapan warga semisal terkait 100 hari kinerja pemerintah. Hal ini merupakan salah satu fungsi dari pers yaitu ….
A. Fungsi informasi
B. Fungsi pendidikan
C. Fungsi menghibur
D. Fungsi kontrol sosial
E. Fungsi sosialisasi
22. Pancasila sebagai sumber nilai mengandung nilai-nilai sebagai berikut ….
A. Ketuhanan, kesusilaan, kesatuan, kerakyatan, keadilan
B. Ketuhanan, kesopanan, kesatuan, kerakyatan, keadilan
C. Ketuhanan, kesusilaan, persatuan, kerakyatan, keadilan
D. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan
E. Ketuhanan, kerohanian, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan
23. Nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolok ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia, hal ini berarti Pancasila sebagai ….
A. sumber nilai
B. dasar negara
C. kepribadian bangsa
D. jiwa bangsa Indonesia
E. paradigma pembangunan
24. Ciri Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah sebagai berikut ….
A. nilai yang selalu tetap sepanjang waktu
B. nilai dan cita-cita berasal dari paksaan penguasa
C. ideologi yang berasal dari kepribadian bangsa
D. ideologi yang berasal dari hasil pemikiran yang mendalam dari penguasa
E. isi ideologi dapat langsung dipraktekan
25. Nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka….
A. nilai dasar, nilai instrument, nilai praksis
B. nilai dasar, nilai material, nilai praksis
C. nilai dasar, nilai materialis, nilai rohaniah
D. nilai dasar, nilai instrument, nilai rohaniah
E. nilai rohaniah, nilai materialis, nilai rohaniah
26. Salah satu sikap dan perilaku positif terhadap nilai keadilan sosial pada Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah….
A. memberi kepercayaan kepada wakil wakil rakyat
B. sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara bila dibutuhkan
C. gemar melakukan peribadahan agar dapat pujian dari orang lain
D. melakukan intimidasi dan berbuat anarkis kepada orang yang tidak sependapat
E. tidak melakukan perbuatan perbuatan yang dapat merugikan orang lain
27. Perhatikan negara-negara dibawah ini
1. Inggris
2. Indonesia
3. Jepang
4. AS
5. Swiss
6. Thailand
Dari beberapa negara di atas yang menganut sistem pemerintahan presidensiil adalah…..
A. 1, 2, 3
B. 2, 4, 5
C. 3, 4, 5
D. 6, 2, 1
E. 6, 4, 1
28. Dalam pemerintahan presidensiil, presiden berkedudukan sebagai….
A. kepala negara
B. kepala pemerintahan
C. kepala negara dan kepala pemerintahan
D. lembaga yang dapat membubarkan parlemen
E. penanggungjawab kehidupan berbangsa dan bernegara
29. Salah satu ciri sistem pemerintahan parlementer adalah….
A. kepala negara mempunyai kekuasaan nominal
B. kedudukan negara dipengaruhi hubungan dengan parlemen
C. lembaga legislatif dipilih selama periode tertentu melalui pemilu
D. kepala negara fungsi utama formal dan seremonial serta pengaruh politik luas
E. pelaksanaan kekuasaan politik bersama – sama kabinet tidak dapat digantikan dengan mosi tidak percaya
30. Perbandingan sistem pemerintahan di Indonesia dengan AS dalam penerapan trias politika adalah….
A. Indonesia distribution of power sedang AS separation of power
B. Indonesia separation of power sedangkan AS distribution of power
C. AS dengan sistem pembagian kekuasaan sedangkan Indonesia dengan sistem pemisahan kekuasaan
D. AS menggunakan trias politika tidak murni sedang Indonesia menggunakan trias politika murni
E. AS menggunakan sistem check and balance sedang Indonesia menggunakan separation of power
31. Kelebihan pemerintahan presidensiil di Indonesia pada fase kedua adalah….
A. situasi kehidupan politik masih dapat dikuasai dan terkendali meski terjadi krisis politik
B. sistuasi kehidupan ketahanan masih dapat dikuasai dan terkendali meski terjadi krisis politik
C. situasi pendidikan masih dapat dikuasai dan terkendali meski terjadi krisis politik
D. situasai kebudayaan masih dapat dikuasai dan terkendali meski terjadi krisis politik
E. situasi kehidupan ekonomi masih dapat dikuasai meski terjadi krisis politik
32. Berdasarkan UUD 1945 negara Indonesia menganut bentuk pemerintahan….
A. otoriter
B. kerajaan
C. republik
D. presidensiil
E. parlementer
33. Di bawah ini yang tidak termasuk fungsi pers adalah….
A. mendidik
B. mengadili
C. penghibur
D. memberi informasi
E. memberikan kontrol
34. Salah satu bentuk penyalahgunaan media massa adalah….
A. plagiat oleh jurnalis
B. jurnalis menerima uang suap
C. menjaga kerahasiaan nara sumber
D. membentuk opini yang menyesatkan
E. menyembunyikan informasi yang bersifat penting
35. Perhatikan pernyataan dibawah ini:
1. bersifat kastria
2. berjiwa Pancasila
3. bersifat nasionalisme
4. taat pada UUD 1945
Dari pernyataan diatas yang termasuk kepribadian wartawan Indonesia adalah….
A. 1, 2, 3
B. 1, 2, 4
C. 1, 3, 4
D. 2, 3, 4
E. 3 , 4
36. Kebebasan pers adalah….
A. menulis berita sesuka hatinya
B. pers yang bebas tanpa ada penyensoran
C. pers dengan mengabaikan nilai dan norma
D. liputan yang berisi berbagai hal tanpa ada larangan
E. pers yang diberi kemerdekaan dengan tetap dalam bingkai normal, etika, dan hukum
37. Dampak dari penyalahgunaan kebebasan pers adalah….
A. kode etik jurnalistik lebih ditegakkan
B. adanya kontrol sosial yang cukup baik
C. pelaksanaan pers yang lebih demokratis
D. terjadinya pembunuhan karakter seseorang
E. munculnya insan pers yang lebih profesional
38. Salah satu pengaruh globalisasi dapat kita lihat langsung dari banyaknya produk-produk luar negeri seperti KFC, Coca Cola, DVD Sony, Samsung, Nokia dan lain lain yang masuk dengan cepat di negara kita, hal ini dapat menimbulkan pengaruh negatif berupa….
A. kurangnya kesadaran akan pentingnya sekolah
B. membuat bingung konsumen saat memilih barang
C. membentuk sikap materialistis, gaya hidup konsumtif
D. tingginya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan sekunder
E. kebingungan pemerintah dalam membendung barang luar negri
39. Sikap yang paling tepat untuk menghadapi era globalisasi dalam bidang sosial budaya adalah
A. meniru budaya yang berasal dari negara lain
B. menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur bangsa
C. menolak dan menutup diri dari pengaruh budaya asing
D. mempelajari bahasa asing agar bisa berkomunikasi dengan banghsa lai
E. mempersiapkan diri untuk menerima semua budaya asing yang akan datang
40. Sikap yang paling tepat untuk menghadapi era globalisasi dalam bidang sosial budaya adalah ….
A. belajar bahasa asing agar bisa berkomunikasi dengan bangsa lain
B. menolak dan menutup diri dari pengaruh budaya asing tanpa kecuali
C. meniru budaya yang berasal dari negara lain yang dianggapmaju dan lebih modern
D. mempersiapkan diri untuk menerima semua budaya asing yang akan masuk ke Indonesia
E. menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur bangsa dalam kehidupan sehari-hari
41. Rumusan Pancasila tertuang dalam Piagam Jakarta, hasil sidang panitia kecil berlangsung pada tanggal …
A. 1 Juni 1945
B. 22 Juni 1945
C. 17 Agustus 1945
D. 18 Agustus 1945
E. 22 Agustus 1945
42. Tokoh yang mengemukakan dasar negara adalah …
A. Soebarjo, Soekarno, KRT Widyodiningrat
B. Soebarjo, M.Yamin, Soekarno
C. M.Yamin, Soekarno, M.Hatta
D. M.Yamin, Soepomo, M.Hatta
E. M.Yamin, Soepomo, Soekarno
43. Dasar hukum Pancasila sebagai dasar negara adalah …
A. Tap MPRS No XX/MPRS/1966
B. Tap MPR No XVII/MPR/1998
C. Tap MPR No XVIII/MPR/1998
D. Undang-undang No 3 tahun 1975
E. Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968
44. Semua peraturan perundang-undangan RI harus bersumber pada Pancasila. Hal ini sesuai fungsi Pancasila sebagai …
A. sumber dari segala sumber hukum
B. kepribadian bangsa Indonesia
C. konsensua nasional
D. ideologi terbuka
E. etikapergaulan bangsa
45. Pancasila sebagai ideologi bangsa merupakan ide/gagasan yang berkembang dari ilmu …
A. hukum
B. politik
C. ekoomi
D. sosial budaya
E. pertahanan keamanan
46. Pembangunan didasarkan kerpibadian bangsa Indonesia yang dijiwai dan dilandasi nilai-nilai Pancasila adalah pengertian …
A. Pancasila sebagai sumber nilai
B. Pancasila sebagai ideologi bangsa
C. Pancasila sebagai ideologi terbuka
D. Pancasila sebagai dasar negara
E. Pancasila sebagai moral pembangunan
47. Yang membedakan ideologi terbuka dengan ideologi tertutup adalah …
A. Ideologi terbuka masih menerima berbagai macam inovasi
B. Ideologi terbuka selalu menerima berbagai macam inovasi
C. Ideologi terbuka selalu membuat berbagai perubahan
D. Ideologi terbuka bersumber dari sosial budaya bangsa
E. Ideologi terbuka bersumber dari kepribadian bangsa
48. Faktor yang mendorong pemikiran keterbukaan ideologi Pancasila adalah …
A. Berkembang pesatnya pendidikan
B. perubahan sistem pemerintahan
C. bangkrutnya ideologi tertutup
D. munculnya berbagai norma baru
E. terganggunya stabilitas nasional
49. Nilai-nilai ideologi bersumber dari nilai-nilai riil yang hidup dalam masyarakat disebut …
A. dimensi idealitas
B. dimensi realitas
C. dimensi naturalis
D. dimensi materialis
E. dimensi fleksibilitas
50. Seluruh tatanan kehidupan masyarakat bangsa dan negara menggunakan Pancasila sebagai dasar moral dan tolok ukur tentang baik buruknya sikap perbuatan bagi bangsa Indonesia adalah makna …
A. Pancasila sebagai ideologi terbuka
B. Pancasila sebagai paradigma baru
C. Pancsila sebagai ciri khas bangsa
D. Pancasila sebagai sumber hukum
E. Pancasila sebagai sumber nilai
51. Menurut Prof. Dr. Notonegoro, macam-macam nilai adalah…
A. material, dominan, vital
B. material, dominan, kerokhanian
C. material, vital, kerokhanian
D. dominan, kerokhanian, vital
E. dominan, vital, normatif
52. Pancasila sebagai norma dasar mengandung makna bahwa nilainya …
A. bersifat memaksa
B. berubah-ubah
C. bersifat fleksibel
D. bersifat normatif
E. bersifat sukarela
53. Pancasila dijadikan sebagai pola pikir untuk melaksanakan perubahan dalam rangka mewujudkan cita-cita kehidupan masyarakat yang lebih baik, merupakan pengertian …
A. Pancasila sebagai paradigma pembangunan
B. Pancasila sebagai tatanan nilai dasar
C. Pancasila sebagai ideologi terbuka
D. Pancasila sebagai kepribadian bangsa
E. Pancasila sebagai sumber nilai
54. Hakekat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung konsekuensi bahwa…
A. Pancasila merupakan tujuan pembangunan nasional
B. segala aspek pembangunan harus didasarkan pada nilai-nlai Pancasila
C. dalam pelaksanaan pembangunan tidak perlu memperhatikan nilai-nilai Pancasila
D. pembangunan tidak ada hubunganya dengan Pancasila
E. Pancasila tidak menghendaki perubahan
55. Wajib menjunjung hukum tercantum dalam UUD 1945 pasal …
A. pasal 31 ayat 1
B. pasal 30 ayat 1
C. pasal 29 ayat 1
D. pasal 28 A
E. pasal 27 ayat 1
56. Konsekuensi logis sebagai warga negara Indonesia yang mengakui dan meyakini Pancasila sebagai dasar negara adalah bahwa kita wajib …
A. patuh tanpa syarat
B. tunduk dan hormat
C. mampu mengendalikan diri
D. loyal atau setia
E. melaksanakan
57. Menjunjung tinggi harkat dan martabat orang lain sejalan dengan Pancasila sila …
A. pertama
B. kedua
C. ketiga
D. keempat
E. kelima
58. Pencerminan sikap demokratis dalam menghadapi perbedaan pendapat dalam bidang poltik Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah …
A. menerima pendapat orang lain
B. mengkritik pendapat orang lain
C. menghormati pendapat orang lain
D. mempelajari pendapat orang lain
E. membiarkan kesalahan orang lain
59. Keterbukaan di bidang politik pada masa reformasi dapat kita lihat dala hal …
A. rakyat bebas mendirikan dan memilih partai politik
B. rakyat diperbolehkan oleh undang-undang untuk memilih beberapa parpol
C. rakyat bebas berunjuk rasa atau berdemonstrasi tanpa peduli aturan
D. semua penduduk Indonesia dapat secara bebas menggunakan hak pilihnya
E. setiap warga negara Indonesia bebas dari ikatan ideologi negaranya
60. Berikut ini adalah contoh sikap positif sesuai Pancasila sila ke 5 , yaitu …
A. kesadaran sebagai negara sosial
B. menujukkan kebenaran dan keadilan
C. mengembangkan nilai sikap kekeluargaan
D. kerelaan berkorban terhadap negara
E. menghargai hasil karya orang lain
61. Dalam istilah ‘sistem pemerintahan’, kata sistem berarti….
A. seperangkat unsur yang saling berkaitan membentuk totalitas
B. susunan teratur dari pandangan, teori, asas dan sebagainya
C. proses melaksanakan suatu kegiatan
D. cara atau metode untuk pembelajaran
E. komponen unsur yang saling kontradiksi
62. Berikut ini unsur-unsur dalam sistem, kecuali….
A. seperangkat elemen, komponen
B. memiliki peranan
C. tidak tergantung
D. saling berkaitan
E. kesatuan yang terintegrasi
63. Yang bukan termasuk ciri Indonesia sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial...
A. Presiden dibantu oleh menteri negara
B. Presiden sebagai lembaga tertinggi negara
C. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan
D. Presiden berhak mengajukan rancangan undang undang
E. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri
64. Sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 sekarang ini adalah...
A. parlementer
B. kesatuan
C. republik
D. presidensial
E. demokrasi
65. Berikut ini merupakan kelemahan sistem pemerintahan parlementer yang pernah berlangsung di Indonesia...
A. Kedudukan kepala negara tidak dapat diganggu gugat
B. Susunan program kabinet didasarkan atas suara mayoritas
C. Kabinet dapat dijatuhkan setiap saat
D. Kepala negara dan kepala pemerintahan tidak terletak dalam satu tangan
E. sering terjadi pergantian kabinet yang menimbulkan ketidak puasan rakyat
66. Negara Republik Indonesia pernah menerapkan sistem Parlementer, yaitu pada ….
A. pemerintahan Orde Lama
B. pada masa berlakunya Konstitusi RIS
C. pada masa berlakunya UUDS 1950
D. setelah berdirinya negara Republik Indonesia
E. setelah pemilu 1950
67. Dalam menentukan sikap terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia kita hendaknya ….
A. berpedoman kepada sejarah ketatanegaraan kita
B. menyesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan
C. berpedoman kepada pengalaman yang berharga di masa lampau
D. tidak mencontoh dan meniru pada negara yang besar
E. sesuai watak dan kepribadian bangsa sendiri
68. Bentuk negara serikat atau federalisme ditandai dengan ….
A. kepala negaranya presiden
B. kepala pemerintahannya perdana menteri
C. eksekutif dan legislatif terpisah kekuasaanya
D. ada pemerintah pusat dan negara lain di bawahnya
E. pertanggungjawaban eksekutif kepada legislatif
69. Berikut adalah ciri-ciri khas pemerintah berdasarkan pada sistem presidensiil….
A. kepala eksekutif tidak berhak membubarkan legislatif
B. kepala eksekutif dipilih oleh kepala negara
C. kepala eksekutif dapat membubarkan badan legislatif
D. tidak ada pemisahan kekuasaan secara tegas
E. kekuasaan presiden bergantung pada legislatif
70. Di era pemerintahan Orde Baru, presiden bertanggung jawab kepada ….
A. DPR
B. DPR dan MPR
C. MPR
D. DPR, MPR, DPA
E. MPR, DPR, rakyat
71. Pemerintah dalam arti luas adalah ….
A. pelaksana kekuasaan legislatif dalam suatu negara
B. pelaksana kekuasaan eksekutif dalam suatu negara
C. pelaksana kekuasaan yudikatif dalam suatu negara
D. pelaksana kekuasaan legislatif dan eksekutif dalam suatu negara
E. pelaksana kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam suatu negara
72. Yang dimaksud pemerintah dalam arti sempit adalah….
A. MPR, Presiden dan menteri
B. MPR, DPR dan Presiden
C. Presiden dan wakil presiden
D. Presiden, Wapres dan Menteri
E. Presiden, DPR dan Wakil Presiden
73. Menurut UUD 1945 yang telah diamandemen, presiden dapat diberhentikan jika ….
A. sungguh-sungguh melanggar haluan negara
B. pemerintahan memburuk dalam masa pemerintahannya
C. demonstrasi menuntut pembatalan suatu kebijakan merebak di mana-mana
D. kepercayaan pasar modal menurun
E. melakukan korupsi
74. Ciri monarki parlementer Inggris dapat dilihat pada lembaga ….
A. House of Commons
B. House of Lord
C. Supreme Court of Judicature
D. Privy Council
E. Prime Minister
75. Dasar berlakunya sistem pemerintahan Parlementer antara 17 Agustus 1950-5 Juli 1959 adalah ….
A. Undang-Undang dasar 1945
B. Maklumat Pemerintah 14 Nopember 1945
C. Konstitusi RIS 1949
D. Undang-Undang Dasar Sementara 1950
E. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
76. Dalam sistem parlementer, kepala pemerintahannya dipegang oleh ….
A. perdana menteri
B. presiden
C. konselir
D. kabinet
E. raja/ratu
77. Sistem pemerintahan negara Republik Indonesia terdapat dalam ….
A. Pancasila sebagai dasar negara
B. Undang-Undang Dasar 1945
C. peraturan perundangan lainnya
D. undang-undang yang dibuat pemerintah dan DPR
E. kebijaksanaan Presiden bersama dewan menteri
78. Munculnya bentuk pemerintahan demokrasi bermula untuk ….
A. memberi kekuasaan pada rakyat
B. mengembalikan perlindungan kepada rakyat
C. mengikuti kehendak rakyat
D. meneruskan aspirasi rakyat
E. memulihkan kedaulatan rakyat
79. Bentuk pemerintahan buruk/negatif menurut Plato meliputi….
A. monarkhi, aristokrasi,demokrasi
B. aristokrasi, oligarkhi, politea
C. tirani, oligarkhi, mobokrasi
D. tirani, oligarkhi, politea
E. monarkhi, demokrasi, mobokrasi
80. Negara yang dikenal sebagai Mother Of Parliaments adalah Negara….
A. Amerika Serikat
B. Malaysia
C. Belanda
D. Inggris
E. Perancis
81. Perhatikan negara-negara berikut ini:
1) Brunai 2)Inggris 3)Amerika Serikat 4) Palestina 5) Timor Leste
Contoh Negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer adalah….
A. 1, 2, 3, 4, 5
B. 1, 2, 3, 4
C. 1, 2, 3
D. 2, 3, 4
E. 2, 4, 5
82. Lembaga Negara yang bertugas menguji UU atas UUD 1945 (judicial review) adalah….
A. DPR
B. MK
C. MPR
D. MA
E. Komisi Yudisiil
83. Contoh negara berbentuk monarkhi kontitusional adalah....
A. Korea Selatan
B. Rusia
C. Prancis
D. Inggris
E. Singapura
84. Negara ini tidak mempunyai presiden dan PM tetapi dipimpin seorang sultan adalah ....
A. Malaysia
B. Thailand
C. Brunai Darusalam
D. Papua Nugini
E. Singapura
85. Setelah UUD 1945 diamandemen, periodesasi jabatan presiden Indonesia adalah …. kali
A. 2 D. 5
B. 3 E. 6
C. 4
86. Pemilihan umum merupakan salah satu ciri dari….
A. pemerintahan demokrasi
B. pemerintahan liberalis
C. pemerintahan sosialis
D. pemerintahan komunis
E. pemerintahan kapitalis
87. Menurut teori modern, pada dasarnya bentuk negara yang ada di dunia ini dapat dibedakan atas….
A. monarki dan kerajaan
B. demokrasi dan republik
C. monarki dan republik
D. presidensiil dan parlementer
E. kapitalis dan komunis
88. Kedudukan MPR menurut UUD 1945 sebelum amandemen merupakan lembaga tertinggi negara sebagai pemegang….
A. kekuasaan legislatif
B. kekuasaan eksekutif
C. kekuasaan yudikatif
D. kedaulatan rakyat
E. kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif
89. Presiden Amerika Serikat dipilih langsung oleh rakyat dengan masa jabatan selama….
A. 2 th dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan
B. 4 th dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan
C. 3 th dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan
D. 5 th dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan
E. 6 th dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan
90. Pemerintahan dipimpin sekelompok orang untuk kepentingan rakyat disebut….
A. tirani
B. oligarki
C. monarki
D. mobokrasi
E. aristokrasi
91. Pemerintahan dipimpin orang bodoh/awam sehingga pemerintahan tidak berjalan dengan baik, disebut….
A. monarki
B. politea
C. anarki
D. okhlokrasi/mobokrasi
E. demokrasi
92. Kekuasaan mengawasi dan mengadili terhadap pelaksanaan undang-undang disebut….
A. eksekutif
B. legislatif
C. yudikatif
D. federatif
E. konsultatif
93. Di bawah ini yang bukan contoh negara penganut sistem partai tunggal adalah….
A. Kuba
B. RRC
C. Korea Utara
D. Rusia (dulu Uni Soviet)
E. Prancis
94. Di negara yang masyarakatnya heterogen seperti Indonesia, sistem kepartaian yang dianut biasanya adalah sistem….
A. multipartai
B. dobelpartai
C. satu partai
D. dua partai
E. partai tunggal
95. Yang bukan termasuk ciri-ciri negara kesatuan adalah….
A. satu UUD
B. satu wilayah
C. satu parlemen
D. satu pemerintahan
E. satu bendera
96. Pengampunan presiden setelah menerima pendapat dari MA kepada orang yang telah dijatuhi hukuman disebut…
A. abolisi
B. amnesti
C. grasi
D. rehabilitasi
E. eksekusi
97. Konstitusi NKRI di UUD 1945 yang tidak boleh diamandemen ialah….
A. Batang tubuh
B. Pembukaan
C. Aturan tambahan
D. pasal-pasal
E. penjelasan
98. Satu-satunya negara yang mendasarkan diri pada konstitusi tidak tertulis adalah….
A. Inggris
B. Singapura
C. Korea Selatan
D. Indonesia
E. Malaysia
99. Menurut sistem pemerintahan Amerika Serikat, presiden mempunyai kekuasaan….
A. sebagai kepala negara
B. sebagai kepala pemerintahan
C. sebagai eksekutif merangkap perdana menteri
D. sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
E. sebagai kepala eksekutif, legislatif dan yudikatif
100. Tidak ada negara dalam negara adalah salah satu ciri dari….
A. negara serikat
B. negara federasi
C. negara koloni
D. negara uni
E. negara kesatuan
101. Perbedaan penekanan pers pada masa penjajahan Belanda dengan penjajahan Jepang adalah…..
A. Pemerintah Belanda membatasi pers dengan KUHP, Jepang membatasi pers dengan kontrol yang keras
B. Pemerintah Belanda membatasi pers dengan kontrol yang keras, Jepang membatasi pers dengan mengeluarkan KUHP
C. Pemerintah Jepang menekan dengan cara membredel surat kabar yang membahayakan, Belanda dengan mengeluarkan KUHP
D. Pemerintah Belanda menerapkan pemaksaan kepada pers menyuarakan propaganda Belanda, Jepang dengan menerapkan kontrol yang keras
E. Pemerintah Belanda menerapkan kontrol yang keras terhadap pers, sedang Jepang memaksa pers menyuarakan propaganda Jepang
102. Pers pada jaman penjajahan Belanda maupun Jepang mengalami hambatan dalam perkembangannya, karena pers dianggap sebagai……
A. Momok yang harus diperangi
B. Mitra komunikasi yang jujur
C. Media yang menghasut
D. Lembaga yang harus diwaspadai
E. Sarana komunikasi rakyat yang ampuh
103. Dalam perjalanannya, peran pers Indonesia pada masa orde lama dan demokrasi terpimpin lebih banyak merupakan…..
A. Sosial kontrol rakyat
B. Penyambung lidah rakyat
C. Alat bagi para penguasa
D. Penampung aspirasi rakyat
E. Alat bagi kepentingan rakyat
104. Fungsi pers menurut Mochtar Lubis antara lain adalah…..
A. Fungsi penghibur
B. Fungsi penghubung
C. Fungsi informasi
D. Fungsi pembentuk pendapat umum
E. Fungsi penjaga kepentingan umum
105. Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 fungsi pers adalah…..
A. Fungsi informasi, pendidikan, penghibur dan kontrol sosial
B. Fungsi informasi, pendidikan, penghibur dan pemersatu
C. Fungsi informasi, penghibur, penjaga kepentingan umum
D. Fungsi penghibur, penjaga kepentingan umum, pendidik
E. Fungsi pendidik, penjaga kepentingan umum, kontrol
106. Pers yang bergerak di bidang pengumpulan dan penyebaran informasi mempunyai misi antara lain…..
A. Melindungi HAM
B. Memenuhi hak masyarakat
C. Melindungi kepentingan rakyat
D. Ikut mencerdaskan masyarakat
E. Menegakkan nilai dasar demokrasi
107. Sesuai dengan kode etik jurnalistik, pers harus menyiarkan berita yang…..
A. Memiliki daya tarik dari pembaca
B. Bernuansa mendidik masyarakat
C. Mengandung nilai sensasional
D. Mendorong laju pembangunan
E. Mengandung nilai provokatif
108. Yang tidak termasuk sifat-sifat pers adalah…..
A. Pers otoriter
B. Pers komunitas
C. Pers reformasi
D. Pers pembangunan
E. Pers demokrasi liberal
109. Hak wartawan untuk menolak memberitahukan / merahasiakan identitas narasumber atau sumber berita disebut…..
A. Hak tolak
B. Hak jawab
C. Hak profesi
D. Hak privase
E. Hak bantahan
110. Dalam menjalankan peranannya, pers sebagai salah satu modal bangsa menggunakan aturan main pers nasional, antara lain landasan yuridis yaitu…..
A. Falsafah Pancasila
B. Kode etik jurnalistik
C. Undang-undang Pokok Pers
D. Undang-Undang Dasar 1945
E. Tata nilai yang berlaku dalam masyarakat
111. Majalah yang pernah dibredel karena mengangkat berita hasil investigasi keterlibatan BJ. Habibie dalam kasus pengadaan kapal bekas Jerman yang dinilai sarat korupsi, kolusi, nepotisme adalah……
A. Tempo, Delik, Abadi
B. Tempo, Delik, Editor
C. Delik, Abadi, Nusantara
D. Tempo, Abadi, Nusantara
E. Nusantara, Delik, Editor
112. Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, salah satu peranan pers nasional adalah…..
A. Menyebarluaskan informasi terbaru
B. Mendorong terwujudnya sistem demokrasi
C. Menjadi penengah dalam mengatasi konflik
D. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui
E. Selalu berupaya menggerakkan prakarsa masyarakat
113. Bila pers memberikan informasi perkembangan IPTEK dan manfaatnya untuk mencapai kesejahteraan materiil dan spirituil, maka pers tersebut melaksanakan fungsi…..
A. Kontrol
B. Pendidik
C. Penghibur
D. Pemersatu
E. Penghubung
114. Di bawah ini yang tidak termasuk dampak positif kebebasan pers adalah…..
A. Mudahnya informasi
B. Mudahnya komunikasi
C. Berkembangnya demokrasi
D. Tersalurnya ide-ide atau pikiran
E. Terjaganya kerahasiaan secara informasi
115. Contoh bentuk penyalahgunaan media massa adalah…..
A. Dipakai sebagai sarana menyampaikan pendapat seseorang
B. Menyampaikan berita-berita yang sifatnya menyedihkan
C. Ajang untuk membuat suatu polemik
D. Bentuk tulisan yang bersifat religius
E. Peradilan oleh pers
116. Jika terjadi kasus konflik antara media massa dengan publik, maka jalan terakhir yang ditempuh adalah…..
A. Menuntut ganti rugi
B. Mengadu ke dewan pers
C. Menempuh jalur hukum ke pengadilan
D. Pengerahan massa ke pemimpin redaksi
E. Pemenuhan hak jawab narasumber oleh media
117. 1. Kejadian penting dan terkenal
2. Kejadian baru terjadi
3. Kejadian fakta
4. Kejadian fiktif
Pernyataan di atas yang merupakan ciri berita adalah…..
A. 1, 2, 3, dan 4
B. 1, 2 dan 3
C. 1, 2 dan 4
D. 1, 3 dan 4
E. 2, 3 dan 4
118. Dalam penulisan berita dibutuhkan standar rumus penulisan yaitu…..
A. 4W + 1H
B. 4W + 2H
C. 5W + 1H
D. 5W + 2H
E. 6W + 1H
119. Media massa berperan menjembatani komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam hal ini media massa berfungsi sebagai komunikasi dari atas ke bawah dalam arti…..
A. Arena debat publik
B. Menyampaikan suatu berita
C. Menginvestasi suatu kasus
D. Mensosialisasikan kebijakan
E. Penyampai opini masyarakat
120. Kebijakan sensor sebaiknya…..
A. Tetap dipertahankan, kalau perlu seketat mungkin
B. Dibatasi pada hal-hal yang dapat dikategorikan makar
C. Dihapus sama sekali, karena bertentangan dengan kebebasan pers
D. Dibatasi pada hal-hal yang tidak mengindahkan nilai dan norma masyarakat
E. Dibatasi pada hal-hal yang dapat merusak lembaga sosial keluarga, agama, dan negara
121. Bukti nyata yang berkembang dalam perekonomian dunia di era global yaitu berdirinya organisasi ....
A. World Trade Organization.
B. Masyarakat Ekonomi Eropa
C. ASEAN
D. Liga Arab
E. Persatuan Emirat Arab
122. Perhatikan pernyataan berikut :
1. Dunia terasa sempit
2. Tidak berkembangnya HAM dan demokratisasi
3. Batas antar negara kabur
4. Kemajuan bidang informasi
5. Negara berkembang semakin maju
Pernyataan yang sesuai dengan proses globalisasi adalah....
A. 1, 2, dan 4
B. 1, 3, dan 4
C. 1, 3, dan 5
D. 2, 3, dan 4
E. 2, 3, dan 5
123. Perhatikan perubahan-perubahan berikut:
1. Perubahan dari sentralisasi ke desentralisasi
2. Perubahan teknologi canggih ke tenaga manusia
3. Perubahan dari desentralisasi ke sentralisasi
4. Perubahan dari jangka pendek ke jangka panjang
5. Perubahan dari demokrasi perwakilan ke demokrasi partisipator
Pernyataan yang sesuai dengan perubahan di era globalisasi adalah....
A. 1, 3, dan 5
B. 1, 3, dan 4
C. 1, 4, dan 5
D. 2, 3, dan 4
E. 2, 4, dan 5
124. Perhatikan pernyataan berikut :
1. Banyaknya investasi dari luar negeri yang di tanam di dalam negeri
2. Semakin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi non migas untuk eksport ke luar negeri
3. Pengiriman dan penerimaan informasi atau pesan dapat berlangsung cepat
4. Harga barang-barang yang semakin murah dan kompetitif
5. Meningkatkan keterbukaan dn jaminan keadilan dalam bernegara
Yang merupakan dampak positif globalisasi bidang ekonomi adalah....
A. 1, 2, dan 3
B. 1, 2, dan 4
C. 2, 3, dan 4
D. 2, 3, dan 5
E. 3, 4, dan 5
125. Perhatikan dampak globalisasi berikut:
1. Tumbuhnya sikap kompetitif secara sehat
2. Tumbuhnya jiwa kewirausahaan
3. Menciptakan isi global sehingga mempermudah penyelesaian oleh masyarakat internasional
4. Menjamurnya swalayan dan mall
5. Kehidupan masyarakat lebih mudah, cepat, efisien dan maju
Yang menjadi dampak positif globalisasi bidang sosial budaya adalah....
A. 1, 2, dan 3
B. 1, 2, dan 4
C. 1, 2, dan 5
D. 2, 3, dan 4
E. 2, 3, dan 5
126. Perhatikan dampak globalisasi berikut:
1. Dapat melakukan pengambilan uang di bank setiap saat via ATM
2. Mampu menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien
3. Mengembangkan sistem politik dan pemrintahan yang demokratis
4. Kehidupan masyarakat menjadi lebih mudah cepat efisien dan maju
5. Meningkatnya keterbukaan dan jaminan keadilan dalambernegara
Yang merupkan dampak positif globalisasi bidang politik adalah....
A. 1, 2, dan 3
B. 1, 3, dan 5
C. 2, 3, dan 4
D. 2, 3, dan 5
E. 3, 4, dan 5
127. Perhatikan pernyataan berikut :
1. Kesenjangan yang semakin lebar antara orang kaya dan orang miskin
2. Semakin lebarnya jurang pemisah antara anak-anak orang kaya dan anak-anak orang miskin
3. Tumbuhnya jiwa kewirausahaan
4. Kurangnya ketergantungan rakyat dari kekuasaan negara
5. Kurangnya kreatifitas manusia dalam kegiatan perdagangan dan usaha serta kuatnya prinsip menghalalkan segala cara
Yang merupakan dampak negatif dari globalisasi adalah....
A. 1, 2, dan 3
B. 1, 2, dan 4
C. 1, 2, dan 5
D. 2, 3, dan 4
E. 2, 3, dan 5
128. Perhatikan pernyataan berikut :
1. Munculnya budaya pragmatis dan budaya cepat selesai yang sifatnya instan
2. Menguatnya rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan
3. Tumbuhnya pola dan gaya hidup konsumtif terutama pada masyarakat di kota
4. Berkembangnya sikap materialistis pada sebagian warga masyarakat
5. Berkembangnya nilai-nilai moral masyarakat
Nilai-nilai global yang berpengaruh buruk bagi masyarakat adalah....
A. 1, 2, dan 3
B. 1, 3, dan 4
C. 1, 3, dan 5
D. 2, 3, dan 4
E. 2, 3, dan 5
129. Alat untuk menyeleksi masuknya isu demokrasi dari luar ke negara kita adalah....
A. demokrasi Pancasila
B. asas kekeluargaan
C. semangat gotong royong
D. hukum internasioal
E. perjanjian internasional
130. Pengaruh globalisasi di bidang sosial budaya dapat kita saring dengan menggunakan alat yang tepat yaitu....
A. memutus semus saluran yang menghubungkan ke luar negeri
B. menolak semua nilai sosial budaya yang berasal dari luar
C. adat istiadat yang berlaku secara turun temurun
D. Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa
E. UUD 1945 sebagai konstitusi negara
131. Perhatikan pernyataan berikut :
1. Sistem ekonomi hendaknya berprinsip pasar bebas
2. Pertanian dijadikan prioritas utama perekonomian
3. Sistem ekonomi haruslah mendahulukan pasar ekspor dan menaruh dibelakang pasar domestik
4. Industrialisasi berdasarkan pola bahan baku setempat
5. Tidak tergantung pada bahan-bahan multilateral
6. Diadakan perekonomian yang berorientasi kepada kesejahteraan
Pernyataan yang sesuai dengan alternatif yang ditempuh Indonesia dalam menghadapi kuatnya pengaruh globalisasi adalah....
A. 1, 2, 3, dan 4
B. 1, 3, 5, dan 6
C. 2, 3, 4, dan 5
D. 2, 4, 5, dan 6
E. 3, 4, 5, dan 6
132. Apabila pengaruh globalisasi di sosial budaya tidak dapat kita seleksi/antisipasi, maka akan berakibat....
A. merugikan perdagangan luar negeri
B. mencampuri urusan dalam negeri Indonesia
C. melanggar kedaulatan negara Indonesia
D. hilangnya jati dari/kepribadian Indonesia
E. memutus semua saluran yang menghubungkan ke luar negeri
133. Untuk melakukan presentasi seseorang harus memiliki....
A. kemampuan untuk menyampaikan pendapat
B. kemauan dan kemampuan yang kuat
C. penampilan memadai dan rasa percaya diri
D. gaya bahasa yang menarik dan banyak humor
E. sikap yang sopan dan penampilan rapi
134. Sehubungan dengan era globalisasi, Indonesia menetapkan bentuk kerjasama di bidang ekonomi, propenas, adalah mengembangkan ekonomi kerakyatan yang bertujuan pada....
A. koperasi, BUMN, dan PMA/Penanaman Modal Asing
B. profesiobalisme dan pasal global
C. kekeluargaan dan gotong royong
D. kekuatan sendiri dengan mengembangkan koperasi
E. mekanisme sendiri dengan mengembangkan koperasi
135. Globalisasi melahirkan pasar bebas yang berarti....
A. memberikan kesempatan kepada setiap orang berdagang
B. menyebarnya produk ke berbagai negara
C. setiap orang bebas menjual apa saja dipasar
D. kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi lewat pasar
E. setiap bangsa dapat menjual barang dengan bebas

Read more »

SAOL UAS 2009

1. Bangsa adalah sebuah kelompok manusia yang berada dalam suatu ikatan batin yang dipersatukan karena persamaan sejarah dan cita-cita yang sama serta hasrat untuk bersatu dan kesetiakawanan yang agung. Pendapat ini dikemukakan oleh ...
a. Otto Bauer c. Ernest Renan e. Frederict Retzel
b. Jalobsen dan Lipman d. Hans Kelsen
2. Apabila suatu negara telah diakui oleh negara lain secara de facto dan de jure, maka negara tersebut telah diperkenangkan ...
a. Turut serta dalam pergaulan internasional d. Menerima duta dari negara lain
b. Kerja sama dalam perdagangan e. Semuanya benar
c. Mengirimkan duta /perwakilan diplomatik
3. Hukum yang bersumber pada keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang secara jelas disebut ...
a. Hukum traktat c. Hukum Yurisprudensi e. Hukum perdata
b. Hukum Undang-Undang d. Hukum Doktrin
4. Kejahatan kemanusiaan dengan maksud memusnahkan atau menghapus seluruh atau sebagian ras/etnis atau kelompok agama tertentu disebut kejahatan ...
a. Teroris c. Geologis e. Apartheid
b. Genosida d. Perang
5. Wewenang Mahkamah Konstitusi adalah ...
a. Mengadili perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama
b. Melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
c. Memeriksa dan memutus perkara pidana tingkat banding
d. Memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan pemilihan umum
e. Memeriksa tindak pidana korupsi
6. Salah satu upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia yaitu dibuatnya peraturan per-Undang-Undangan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam ...
a. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 d. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000
b. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998 e. Kepres Nomor 129 tahun 1998
c. Kepres Nomor 121 tahun 1998
7. Keseluruhan kaidah-kaidah (aturan) baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengikat setiap warga negara yang digunakan untuk mengatur dan menyelenggarakan negara disebut ...
a. Dasar negara c. Konstitusi e. Undang-Undang
b. Norma d. Hukum
8. UUD tahun 1945 telah mengalami perubahan satu kali dalam 4 tahap. Perubahan tahap ke empat disahkan melalui Sidang Umum MPR RI pada ...
a. Tanggal 10 Agustus 2002 d. Tanggal 10 Nopember 2001
b. Tanggal 20 Agustus 2002 e. Tanggal 10 Juli 2002
c. Tanggal 10 Agustus 2003
9. “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”. Ketentuan tersebut diatur dalam ...
a. Pasal 27 ayat 1 UUD tahun 1945 d. Pembukaan UUD tahun 1945
b. Pasal 27 ayat 2 UUD tahun 1945 e. Pasal 28 UUD 1945
c. Pasal 27 ayat 3 UUD tahun 1945
10. Berlakunya kembali UUD 1945 periode kedua di tandai dengan ....
a. Berakhirnya masa Demokrasi Terpimpin 1965
b. Menyerahnya Belanda pada tahun 1950
c. Dilantiknya Soeharto menjadi presiden kedua pada tahun 1966
d. Keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli tahun 1959
e. Dimulainya masa Orde Baru 1966
11. Nilai-nilai yang harus dimiliki oleh insan politik dalam kehidupan politik antara lain...
a. Solidaritas c. Radikal e. Egoisme
b. Fasisme d. Ambisius
12. Budaya politik parokial biasa muncul pada masyarakat berikut kecuali ...
a. Masyarakat perkotaan c. Daerah terpencil d. Daerah kurang sosialisaqsi
b. Masyarakat pedesaan d. Daerah sulit komunikasi
13. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratein. Demos artinya...
a. Pemerintahan c. Kekuasaan e. Kewenangan
b. Rakyat d. Kedaulatan

14. Berikut yang bukan pemisahan kekuasaan dalam negara demokrasi menurut teori ”Trias Politika” yang dikemukakan Montesquieu adalah ...
a. Legislatif c. Yudikatif e. Konsumtif
b. Eksekutif d. Federatif
15. Konsep keadilan distributif menurut pandangan Aristoteles adalah ...
a. keadilan yang berhubungan dengan jasa dan kemakmuran menurut kerja dan kemampuan
b. keadilan yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa-jasa perorangan
c. keadilan yang bersumber pada hukum alam
d. keadilan yang berasaskan sama rata dan sama rasa
e. keadilan yang mengikat warga negara, sebab keadilan itu didekritkan melalui kekuasaan.
16. Contoh perilaku yang menunjukkan sikap positif terhadap upaya peningkatan jaminan keadilan adalah ...
a. Melaporkan kekayaan pejabat negara
b. Mengaudit penggunaan keuangan negara
c. Melaporkan adanya kejahatan kepada yang berwenang
d. Pejabat mengundurkan diri apabila tidak mampu
e. Presiden menyerahkan kasus keluarganya kepada yang berwajib.
17. Di bawah ini adalah tahapan sahnya suatu perjanjian internasional, kecuali ...
a. Telah diadakan perundingan
b. Sebagian besar bersifat multilateral
c. Telah disepakati oleh masing-masing delegasi
d. Telah ditandatangani oleh masing-masing delegasi
e. Telah diratifikasi oleh masing-masing kepala negara
18. Program pertukaran pelajar yang dilakukan antara Pemerintah Indonesia dengan Negara Malaysia adalah contoh dari bentuk kerja sama internasional di bidang ...
a. Politik b. Ekonomi c. Sosial budaya d. Hukum e. pertahanan
19. Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional dalam arti ....
a. formal b. Material c. Traktat d. Yurisprudensi e. immaterial
20. Salah satu penyebab sengketa internasional dapat dilihat dari sisi politis yaitu , ...
a. Batas wilayah c. Kewarganegaraan e. Lingkungan hidup
b. Perebutan pengaruh d. Faktor ekonomi
21. Tiga fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia yaitu …
a. Pandangan hidup, sebagai sumber hukum dasar, dasar negara
b. Dasar negara, pandangan hidup, ideologi bangsa
c. Pemersatu, dasar negara, perjanjian luhur bangsa
d. Pandangan Hidup, tujuan hidup, nilai hidup
e. Dasar negara, lambang negara, pertahanan negara
22. Pancasila sebagai sebuah dasar negara memuat sebuah dasar yakni ...
a. Nilai yang terwujud dalam kehidupan hukum pemerintahan.
b. Nilai yang tercermin dalam setiap kehidupan nyata rakyat Indonesia
c. Nilai yang terwujud dalam kehidupan sosial masyarakat
d. Nilai yang berasal dari budaya atau kultur bangsa Indonesia.
e. Nilai yang dalam penerapannya lebih didominasi oleh norma hukum
23. Nilai yang terkandung dalam ideologi terbuka terdiri nilai dasar, nilai instrumental, nilai praksis. Nilai instrumental adalah artinya ...
a. Pandangan hidup yang mampu berkembang secara dinamis, atau nilai instrumental yang dapat berubah, misalnya UUD tahun 1945 dan UU
b. Cita-cita, tujuan, serta lembaga-lembaga penyelenggara negara utama (MPR, DPR, MA, BPK dan PEMDA) termasuk tata hubungan antar lembaga serta tugas dan wewenangnya yang bersifat tetap sepanjang zaman
c. Nilai-nilai yang merupakan arahan, kebijaksanaan, strategi, sasaran, serta lembaga pelaksanaannya misalnya departemen, gubernur dll. Yang dapat disesuaikan dengan kehendak zaman
d. Ajaran pandangan atau kebeneran yang dijadikan keyakinan atau pandangan hidup berbagai bangsa di dunia
e. Nilai yang sesungguhnya kita laksanakan, nyata
24. Sila pertama dari Pancasila mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia percaya dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, artinya ...
a. Setiap warga negara bebas memeluk agama dan kepercayaannya.
b. Setiap warga negara dilarang tinggal di Indonesia jika mau menjalankan syariat agamanya.
c. Tidak ada Tuhan selain Allah
d. Setiap warga negara harus tunduk kepada semua agama yang diajarkan oleh para rasul
e. Setiap warga negara wajib menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya menurut agama dan kepercayaannya masing-masing
25. Pancasila sebagai pardigma pembangunan mempunyai makna...
a. Masyarakat Indonesia maju yang mampu bersaing dengan negara lain.
b. Menciptakan kondisi masyarakat Indonesia yang sesuai dengan kepribadiannya.
c. Ukuran keberhasilan pembangunan adalah penyerapan teknologi
d. Pembangunan yang utama adalah membangun masyarakat yang sesuai dengan kepribadiannya.
e. Pembangunan yang mampu menciptakan lapangan kerja
26. Perhatikan ciri pemerintahan di bawah ini.
1) Terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dan legislative
2) Eksekutif dipimpin oleh perdana menteri
3) Kepala Negara berkedudukan sebagai kepala Negara saja, bukan sebagai kepala eksekutif atau pemerintahan
4) Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum
5) Eksekutif bertanggung jawab jkepada legislatif
6) Menteri-menteri yang diangkat oleh presiden tersebut tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden
Dari pernyataan tersebut yang merupakan ciri sistem pemerintahan parlementer adalah …
a. 1, 2, dan 4 d. 1, 2 dan 6
b. 2, 3, dan 5 e. 2, 5, dan 6
c. 1, 3, dan 5
27. Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan DPR karena ...
a. Presiden harus mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada DPR
b. DPR adalah lembaga yang dipilih oleh rakyat sehingga memiliki kedudukan tertinggi dalam pemerintahan.
c. Presiden dan DPR adalah badan yang memiliki kedudukan yang sama, sehingga satu sama lain tidak dapat menjalankan.
d. Bila DPR dibubarkan, maka kabinet yang dibentuk presiden akan dibubarkan pula sehingga roda pemerintahan akan berhenti
e. Dalam UUD tahun 1945 warga RI tidak pernah menjelaskan kewenangan mengenai hal tersebut.
28. Demorasi Liberal yang pernah berlaku di Indonesia (1950 – 1959 ) ternyata tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila karena ...
a. Banyak bermunculan partai politik
b. DPR dan MPR hasil pemilu tidaak terbentuk
c. Banyak terjadi pemberontakan
d. Persatuan terancam karena partai-partai hanya memikirkan golongannya
e. Tata kehidupan liberalistik semakin berkembang.

29. Pergantian jabatan dari Presiden Soeharto kepada wakilnya B.J Habibie pada tanggal 21 Mei 1998 dinyatakan konstitusional seperti ditegaskan bahwa “jika presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh wakil presiden sampai habis waktunya”. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal ... UUD 1945.
a. 5 b. 6 c. 9 d. 7 e. 8
30. Penegasan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat diatur dalam ...
a. Amandemen IV UUD tahun 1945
b. Amandemen III UUD tahun 1945
c. Amandemen II UUD tahun 1945
d. Amandemen I UUD tahun 1945
e. Pasal 5 UUD 1945
31. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, salah satu peranan pers nasional adalah ...
a. Menyebarkan informasi yang aktual
b. Memenuhi hak masyarakat untukmendapatkan informasi
c. Sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial
d. Mewujudkan negara hukum
e. Menjaga agar jalannya pemerintahan sesuai dengan UUD
32. Yang dimaksud dengan pers yang bertanggung jawab adalah ...
a. Menginformasikan dengan bebas semua fakta ke masyarakat
b. Pers yang tidak diatur oleh aturan-aturan yang mengekang fungsi koreksi
c. Menginformasikan fakta yang benar dan sesuai dengan kode etik jurnalistik
d. Tidak ada intervensi dari pemerintah
e. Berpihak pada kebenaran dan keadilan bagi rakyat
33. Apabila sebuah surat kabar menginformasikan suatu berita secara sepihak, tidak proporsional, dan bombastik dengan tujuan mengejar oplah, maka surat kabar tersebut melanggar kode etik terutama pada bagian ...
a. Azas praduga tak bersalah
b. Etika dalam mencari atau mendapatkan informasi
c. Tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah dan cabul
d. Melakukan koreksi terhadap kesalahan
e. Kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar.
34. Berita yang dapat mengejutkan (shocks) dan menggetarkan atau mengharukan (thrils) bagi pembaca yang satu akan berlainan dengan pembaca yang lain. Contoh eperti bencana, perang atau skandal yang menghebohkan. Jenis berita yang seperti ini termasuk kriteria berita...
a. News as objektive facts d. News as sensation
b. News as prediction e. News as human interest
c. News as interprelation
35. Dampak negatif yang dapat ditransformasikan media massa adalah...
a. Sarana penyalur informasi
b. Penayangan budaya asing yang bertentangan dengan kepribadian bangsa
c. Transformasi ilmu pengetahuan
d. Sarana hiburan
e. Sarana sosialisasi kebijakan publik
36. Berikut yang bukan dampak positif dari globalisasi di bidang ekonomi adalah ...
a. Luasnya pasar bagi peredaran perdagangan dunia yang memungkinkan Indonesia bersaing dengan bangsa lain dalam memasarkan barang-barang produksinya.
b. Mendorong keinginan untuk dapat meningkatkan kualitas ekspor sehinggga berusaha berlomba dengan bangsa lain untuk meraih pasar global
c. Adanya peluang memperbaiki perekonomian negara dengan meningkatkan devisa melalui komoditas ekspor, terutama barang asli produksi dalam negeri.
d. Memasukkan barang-barang yang berasal dari luar negeri yang dapat mematikan barang-barang produksi dalam negeri
e. Masuknya investasi yang bertujuan menanamkan modal di Indonesia.
37. Salah satu dampak negatif globalisasi di bidang sosial budaya adalah ...
a. Adanya pertukaran seni budaya yang diharapkan dapat memperkaya wawasan dalam bidang budaya dan memahami budaya asing.
b. Adanya proses penularan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan.
c. Adanya pengadopsia nilai-nilai dari luar mengenai kesadaran, kedisiplinan, pemeliharaan lingkungan hidup, pola hidup yang lebih efisien
d. Adanya pengaruh mentalitas membangun, seperti etos kerja dan kerja keras.
e. Munculnya perilaku materialisme dan konsumerisme sehingga orang hanya memetingkan kebenaran dan bersikap hidup boros.
38. Kasus suatu suku di Irian Jaya membnuhu tawanan perang dalam suatu kasus perang antar suku dianggap bukan suatu penistaan terhadap kemanusiaan, merupakan isu globalisasi terhadap pelanggaran ...
a. Nilai-nilai demokrasi d. pluralisme
b. Hak asasi manusia e. Politik luar negeri
c. Lingkungan hidup
39. Salah satu dampak positif yang didapat dari globalisasi dalam bidang politik adalah ...
a. Adanya dukungan internasional terhadap langkah-langkah kebijakan nasional mengenai demokratisasi dan penegakan HAM
b. Adanya campur tangan negara asing dalam pengambilan kebijakan nasional
c. Adanya dukungan dari dunia internasional mengenai kebijakan negara barat .
d. Ikut memberikan ketentraman terhadap suhu politik dalam negeri
e. Memberikan pengaruh terhadap masyarakat untuk domokrasi yang anarkis.
40. Contoh sikap yang dapat memajukan kebudayaan nasional sebagai cermin kepribadian bangsa Indonesia adalah ...
a. Memupuk diri dengan akhlak baik
b. Melakukan kerja sama untuk menghasilkan sesuatu
c. Melestarikan nilai-nilai gotong royong dan kerja sama
d. Membantu orang lain
e. Menjaga warisan keluarga.

B. ESSAY
41. Sebutkan Tujuan negara Indonesia yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 ?
42. Sebutkan Subjek hukum Internasioanl ?
43. Sebutkan fungsi pers nasional sesuai yang diatur dalam pasal 3 UU Nomor 40 tahun 1999 ?
44. Sebutkan lembaga negara yang diatur dalam UUD tahun 1945 sebelum dan sesudah perubahan (amandemen) ?
45. Sebutkan ciri-ciri sistem pemerintahan presidensil ?

Read more »

Refleksi Penegakan Hukum di Indonesia

BAB I.
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 pasal 3 berbunyi : “Negara Indonesia adalah negara hukum” . Ketentuan ini berasal dari penjelasan UUD NKRI Tahun 1945 yang diangkat ke dalam UUD NKRI Tahun 1945.
Negara Indonesia berdasarkan atas hukum ( rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Hal ini mengandung arti bahwa negara, termasuk di dalamnya Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya dalam melaksanakan tindakan-tindakan apapun, harus dilandasi oleh peraturan hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Ketentuan pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945 menegaskan bahwa : “ segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
Konsekuensi ketentuan itu adalah bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilkau alat negara dan penduduk (warga negara dan orang asing) harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum. Ketentuan itu sekaligus dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat negara maupun oleh penduduk.
Masuknya ketentuan mengenai Indonesia adalah negara hukum ( sebelum perubahan masuk dalam penjelasan UUD Tahun 1945) ke dalam pasal di maksudkan untuk memperteguh paham bahwa Indonesia adalah negara hukum, baik dalam penyelenggaraan negara maupun kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.
Kenyataan akhir-akhir ini, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, penegakan hukum di Indonesia menjadi sorotan dari berbagai media dan masyarakat, karena mereka beranggapan bahwa dalam penegakan hukum selalu dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan lain yang akibatnya jauh dari keadilan dan harapan masyarakat
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis terinspirasi untuk ingin mengetahui apa penyebab dari lemahnya penegakan hukum di Indonesia dengan Tema Refleksi Penegakan Hukum di Indonesia.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang dijadikan sebagai rumusan masalah dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :
1. Apa Komponen dalam Sistem Hukum
2. Refleksi penegakan hukum di Indonesia
3. Apa solusi Menangani Keterpurukan penegakan Hukum di Indonesia










BAB II
PEMBAHASAN
A. Komponen Sistem Hukum
Menurut Hans Kelasen dalam Dudu Duswara Machmuddin, (2000 : 75) bahwa :
“Sistem hukum itu merupakan suatu pertanggaan kaidah secara piramidal. Artinya kaidah hukum yang tingkatannya lebih rendah harus mempunyai dasar atau pegangan pada kaidah hukum yang lebih tinggi tingkatannya. Kaidah hukum yang paling tinggi dinamakan konstitusi dan bersumber pada norma dasar yang disebut Grundnorm.

Sedangkan Lawrence M.Fiedman dalam Dudu Duswara Machmuddin, (2000 : 74) bahwa :
Suatu sistem hukum dapat dibagai kedalam tiga bagian atau komponen yaitu :
1. Komponen struktural
2. Komponen Substansi
3. Komponen Budaya Hukum

Komponen Struktural, adalah bagian-bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme. Contohnya lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan dan menegakkan hukum, seperti para hakim, polisi, jaksa
Komponen Substansi, adalah suatu hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum. Hasil nyata ini dapat berbentuk kaidah hukum individual seperti pengadilan menghukum terpidana, polisi memanggil saksi guna keperluan proses verbal. Sedangkan kaidah hukum umum, yaitu ketentuan aturan hukum yang tercantum dalam pasal undang-undang. Misalnya undang-undang Tindak Pidana Korupsi.
Komponen Budaya hukum, adalah sikap-tindak warga masyarakat beserta nilai-nilai yang dianutnya. Dapat juga dikatakan bahwa budaya hukum adalah keseluruhan jalinan nilai sosial yang berkaitan dengan hukum beserta sikap-tindak yang mempengaruhi hukum. Misalnya, adanya rasa malu dan rasa salah apabila melanggar hukum.

B. Refleksi Penegakan Hukum di Indonesia
“Hukum”, sebuah kata yang tak bisa lepas dari kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan hampir setiap hari menjadi bahan pembicaraan utama di media massa ataupun media cetak, hingga membuat Indonesia mengakui dirinya sendiri sebagai Negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Pengakuan tersebut didasarkan pada alasan atas berbagai macam Undang - Undang yang disahkan, direvisi dan diberlakukan KUHP. Selain itu, dibentuknya beberapa lembaga hukum juga dianggap sebagai salah satu faktor munculnya pengakuan tersebut. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa pengakuan itu muncul karena kepercayaan masyarakat terhadap janji – janji pemerintah untuk lebih menegakkan tanpa pandang bulu.
Memang, berbagai usaha telah dilakukan demi tercapainya arti dari supremasi hukum yang sebenarnya. Namun, usaha tersebut hanya sia-sia belaka karena sebagian besar aparat penegak hukumnya malah sibuk dengan kepentingan pribadi semata sehingga membuat kepercayaan masyarakat kepada aparat hukum justru menurun. Disinilah dapat disimpulkan bahwa bukan faktor hukum saja yang dibutuhkan untuk mencapai supremasi hukum yang sebenarnya, akan tetapi faktor aparat penegak hukum pun sangat memiliki pengaruh yang besar dalam mewujudkan supremasi hukum. Berita tentang penegak hukum yang justru melanggar hukum itu sendiri kerap kali menghiasi berbagai macam berita di media massa ataupun media elektronik. Hal ini sebenarnya sangat bagus, selain untuk memberikan gambaran akan penegak hukum Negara kita, juga dapat mendorong masyarakat untuk turut aktif dalam penegakan hukum.
Oleh sebab itu penegakan hukum di Indonesia perlu dilakukan perbaikan secara besar – besaran baik dari segi peraturan perundang – undangan maupun segi aparat penegak hukum. Sebab, jika tidak dilakukan maka lambat laun Negara kita yang tadinya sudah terpuruk malah semakin terpuruk dikarenakan rapuhnya sistem hukum Negara kita.
Sejak zaman orde baru menuju zaman reformasi harus diakui bahwa terdapat banyak perubahan yang drastis. Meskipun dapat kita akui perubahan tersebut masih tergolong lemah. Hal ini disebabkan karena perpindahan orde baru menuju zaman reformasi tidak punya visi yang jelas atau hanya tambal sulam, sebagai contoh adalah reformasi peradilan yang terwadahi oleh empat paket undang – undang yang berkaitan dengan peradilan yang lebih condong kepada peradilan satu atap. Adalah hal yang benar bahwa saat ini telah banyak aturan hukum yang mendorong kearah reformasi sebagaimana tuntutan masyarakat. Benar bahwa sudah banyak lembaga yang memiliki peran untuk memperbaiki sistem peradilan kita, sebut saja misalnya lahirnya KPK, Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian, dan Timtastipikor.
Saat ini, Negara kita tergolong kedalam 10 besar Negara terkorup didunia. Begitu banyak contoh kasus yang mengguncang publik kita ini. Jaksa Cirus Sinaga dan Urip Trigunawan. Kedua nama itu memang terdengar tidak asing di telinga kita, bahkan sudah sering dijadikan sebagai topik utama baik di media cetak ataupun media elektronik. Keduanya terkenal bukan karena prestasi yang mereka raih di bidang perlombaaan Olimpiade tetapi karena “keberhasilan” mereka dalam memperburuk citra penegak hukum di Indonesia. Yang selanjutnya berdampak buruk pula pada sistem penegakan hukum di Negara Indonesia.
Memang, Kedua orang tersebut hanya sebagian kecil dari contoh penegak hukum yang malah melanggar hukum itu sendiri, tetapi apa yang mereka lakukan itu sudah cukup untuk lebih menambah kekurang percayaan masyarakat akan aparat penegak hukum. Hal ini seakan terlihat lucu dan mengherankan bagi kita. Mengapa ? dikatakan terlihat lucu karena mereka yang berjanji menegakkan hukum sesuai perundang undangan yang berlaku tetapi justru mereka yang melanggar janji mereka sendiri, sedangkan dikatakan mengherankan karena pemikiran akan betapa sia-sianya hukum yang telah ditetapkan namun tidak dijalankan sebagaimana mestinya.
Selain itu, sekarang hukum ibarat barang dagangan yang dapat di perjual belikan dan dapat ditawar-tawar. Pengadilan dan ruang tahanan diibaratkan sebagai pasarnya. Hukuman sudah tidak di takuti lagi bagi orang yang berkantong tebal alias banyak uang. Mereka memberi iming-iming kepada penegak hukum berupa uang mulai dari yang bernilai jutaan bahkan sampai miliaran. Seharusnya kita sadari bahwa uang ternyata dapat memperburuk sistem hukum di Negara Indonesia. Jadi tidak salahlah pernyataan lirik lagu yang berjudul “Andai Aku Gayus Tambunan” yang bertuliskan “ Lucunya di Negeri ini….hukuman bisa dibeli…..”.
Tidak hanya penegak hukum yang justru melanggar hukum itu sendiri. Tetapi, perilaku seperti itu akhirnya merambah masuk ke dalam “Gedung Senayan”. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan ditahannya beberapa anggota DPR dari komisi oleh KPK karena dugaan penyuapan dalam kasus pemilihan mantan Deputi Gubernur BI, Miranda Guoltom. Hal ini merupakan prestasi tersendiri bagi KPK sebagai salah satu lembaga penegakan hukum di Indonesia. Namun, ada saja kalangan yang justru menganggap keberhasilan KPK ini sebagai sebuah pencitraan belaka.
Selain unsur penegak hukum dan anggota DPR, pihak perpajakan juga turut ikut serta dalam menambah keterpurukan penegakan hukum di Negara Indonesia, dan orang yang menjadi buah bibir dalam hal ini adalah Gayus Tambunan. Dikatakan turut ikut serta dalam menambah keterpurukan penegakan hukum di Indonesia karena tindakannya yang bepergian kemana-mana seperti Bali, Macau, Singapura, dan bahkan sampai ke Amerika Serikat sedangkan ia masih menjalani proses hukum. Disini, peran uang kembali berlaku, Gayus menyuap para sipir/penjaga lapas tempat ia ditahan demi keluarnya ia dari penjara dengan alasan ingin menjenguk keluarga serta menenangkan pikiran. Dan akhirnya sistem penegakan hukum pula yang kena batunya.
Setelah melihat apa-apa yang terjadi di atas, hukum seakan tidak menunjukkan keadilannya terhadap masyarakat kecil atau orang tak punya uang. Hukum seakan di Istimewakan kepada orang yang dapat menjaminnya dengan uang. Hal ini juga memberikan pandangan tersendiri dalam masyarakat bahwa jika hukum itu berkuasa, keadilan belum tentu terlaksana, tapi dasar keadilan itu ada.
Memamg benar, semua peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah demi tegaknya hukum di Negara kita sudah sangat baik. Namun, orang-orang yang menegakkan hukum malah tak memiliki kesadaran akan pentingnya penegakan hukum demi tercapainya arti sebenarnya dari supremasi hukum.




C. Solusi yang dapat dilakukan dalam memperbaiki penegakan hukum
Di Indonesia, Lembaga peradilan adalah institusi yang memiliki kekuasaan yang besar dalam menentukan arah penegakan hukum berada dalam posisi yang sentral dan selalu menjadi pusat perhatian masyarakat. Sayangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan belum menunjukkan perbaikan yang signifikan oleh karenanya diperlukan upaya untuk memperbaiki penegakan hukum dinegeri kita.
Oleh sebab itu, diperlukan solusi atau upaya yang kongkret dalam mewujudkan supremasi hukum diNegara kita. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan.
Pertama, perbaikan pada komponen struktural yaitu dengan mengganti dan menghukum dengan seberat – beratnya para penegak hukum yang melakukan pelanggaran hukum seperti penyuapan atau pemalsuan dokumen. Hal ini sangat penting mengingat penegak hukum merupakan penentu tegaknya hukum disuatu negara karena, percuma jika aturan yang ditetapkan bersifat tegas akan tetapi pelaksana aturan tersebut lemah.
Kedua, perbaikan pada komponen subtansi dan budaya hukum yaitu dengan merevisi peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan tindak pidana. Misalnya dengan merubah sanksi bagi yang melakukan korupsi sampai pada hukuman mati atau dengan menerapakan hukum islam yaitu hukum qishas seperti yang berlaku di Arab Saudi dalam bentuk hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian. Semua hal tersebut bertujuan agar memberi efek jera pada pelaku dan semua orang akan takut melakukan tindak kejahatan. Hal ini juga akan memberikan pendidikan yang sangat berharga pada masyarakat.
BAB III.
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Ada tiga komponen dalam suatu sistem hukum yaitu :
a. Komponen Struktural
b. Komponen Subtansi
c. Komponen Budaya Hukum
2. Dari ketiga komponen tersebut, Indonesia belum bisa melaksanakannya secara sepenuhnya karena Perilaku para penegak hukum yang masih lebih mementingkan kepentingannya ketimbang kepentingan rakyat. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum di Negara kita di karenakan kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah.
3. Tugas kita sebagai tunas bangsa untuk memperbaiki semua itu, hal itu kita mulai dengan giat belajar dan dengan semangat optimis kita raih masa depan yang gemilang.

B. Saran
1. Memberikan pendidikan sejak dini terhadap generasi muda mengenai sifat – sifat terpuji yang sesuai dengan norma agama.
2. Kepada pihak – pihak yang berwenang agar meninjau kembali aturan perundang – undangan yang terkait dengan penegakan hukum.
3. Kepada para penegak hukum agar menjalankan tugas dan funsinya dengan benar dan tegas tanpa pandang bulu.

Read more »

SAOL-SOAL PKN Semester 1

1. Kemampuan sebuah idiologi untuk mencerminkan realita yang hidup di masyarakat dimana ia muncul untuk pertama kali, paling tidak realita pada awal kelahirannya, disebut dimensi
A. Realita
B. Idealisme
C. Fleksibelitas
D. Ideologis
E. Normativitas.
2. Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden tidak berwenang untuk.....
A. membentuk kabinet sebagai pembantunya
B. Memberhentikan para menteri
C. Membubarkan parlemen atau badan legislatif
D. menjalankan fungsi sebagai kepala negara
E. Menjalankan fungsi sebagai kepala pemerintahan.
3. Landasan konstitusional bagi kekuasaan Presiden RI untuk menjalankan pemerintahan negara dan mengangkat para menteri atau sebagai acuan bahwa negara RI menerapkan sistem pemerintahan presidensial adalah......
A. Pasal 1 dan 4 UUD 1945
B. Pasal 2 dan 4 UUD1945
C. Pasal 1 dan 17 UUD 1945
D. Pasal 2 dan 17 UUD 1945
E. Pasal 4 dan 17 UUD 1945.
4. Menurut pasal 1 ayat 2 UUD 1945, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut ......
A. Undang Undang Dasar
B. Kehendak MPR
C. MPR, DPR dan DPD
D. Undang Undang
E. Peraturan Pemerintah.
5. Sistem pemerintahan yang diterapkan Indonesia pada awal kemerdekaan antara tahun 1945 – 1949 adalah pelaksanaan dari sitem pemerintahan ......
A. Presidensial
B. Parlementer
C. Republik
D. Demokrasi Pancasila
E. Rebublik Absolut
6. Perubahan struktur ketatanegaraan RI akibat diberlakukannya amandemen UUD 1945 menyebabkan beberapa lembaga negara dikurangi maupun ditambah. Salah satu lembaga negara yang baru adalah Mahkamah Konstitusi yang memiliki tugas .........
A. Menangani pelanggaran terhadap Konstitusi
B. Menangani pelanggaran HAM ringan maupun berat
C. Membantu MA dalam menyesaikan perkara tingkat kasasi
D. Berkonsultasi dengan Presiden dalam memberi Amnesti dan Abolisi
E. Menyeleksi calon hakim agung.
7. Menurut pasal 14 UUD 1945 ayat 2, Presiden memberi Amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan …...
A. Jaksa Agung
B. Mahkamah Agung
C. Dewan Perwakilan Rakyat
D. Majelis Permusyawaratan Rakyat
E. Komisi Yudisial.
8. Kualitas yang dapat menentukan kemampuan idiologi dalam memberikan harapan kepada kelompok atau golongan yang ada dalam masyarakat dalam meningkatkan tarap hhidup dan kesejahteraannya, disebut dimensi....
A. Realita
B. B. Idealisme
C. Fleksibelitas
D. Ideologis
E. Normativitas.
9. Kemampuan idiologi dalam mempengaruhi dan sekaligus menyesuaikan diri dengan pertumbuhan atau perkembangan masyarakatnya, disebut dimensi....
A. Realita
B. Idealisme
C. Fleksibelitas
D. Ideologis
E. Normativitas.
10. Pokok persoalan yang dibahas dalam masa sidang pertama BPUPKI adalah ......
A. Dasar negara
B. Bentuk Negara
C. Rancangan Hukum dasar
D. Wilayah Negara
E. Hubungan negara dengan Agama.
11. Yang dimaksud Pancasila sebagai sumber nilai adalah ..........
A. Kehidupan bangsa indonesia itu harus sesuai dengan kepribadiannya.
B. Keberhasilan kemajuan bangsa Indonesia diukur dengan kepribadiannya.
C. Yang menjadi sumber ukuran baik atau buruk adalah kepribadiannya
D. Masyarakat Indonesia yang maju adalah yang tinggi inteleknya
E. Selalu menunjukkan bangsa dan negaranya.
12. Pancasila sebagai paradigma pembangunan maksudnya.......
A. Bangsa Indonesia maju dan mampu bersaing dengan bangsa lain........
B. Menciptakan kondisi bangsa Indonesia sesuai dengan kepribadiannya......
C. Ukuran keberhasilan pembangunan adalah penyerapan tekhnologi
D. Pembangunan yang dilaksanakan mengacu pada standar nilai yaitu Pancasila.......
E. Pembangunan itu harus mampu menyerap tenaga kerja dan tekhnologi.
13. Pancasila sebagai dasar Negara secara yuridis konstitusional tercantum dalam pembukaan UUD 1945, merupakan............
A. Idiologi terbuka
B. Sumber dari hukum
C. Pemersatu bangsa
D. Kepribadian bangsa
E. Cita-cita bangsa.
14. Rumusan Pancasila Menururt Piagam Jakarta pada sila pertamanya tidak mencerminkan idiologi terbuka karena tidak sesuai dengan realita atau kenyataan dari pluralitas agama yang dipeluk masyarakat Indonesia. Pada sila pertama tersebut hanya merangkul agama....
A. Islam saja
B. Kristen saja
C. Hindu saja
D. Budha saja
E. Kepercayaan saja.
15. Suatu model atau pola berpikir sebagai upaya untuk melaksanakan perubahan yang direncanakan disebut.....
A. Strategi pembangunan
B. Pola pembangunan
C. Upaya pembangunan
D. Paradigma pembangunan
E. Rencana Pembangunan
16. Pemerintahan dalam arti luas adalah.......
A. Pelaksanaan kekuasaan legislatif dalam suatu negara......
B. Pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam suatu negara......
C. Pelaksanaan kekuasaan yudikatif dalam suatu negara......
D. Pelaksanaan kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam suatu negara..........
E. Pelaksanaan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam suatu negara.
17. Menurut Polybios, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang lahir sebagai reaksi terhadap pemerintahan........
A. Monarki
B. Tirani
C. Aristokrasi
D. Oligarki
E. Okhlokrasi.
18. Setelah amandemen UUD 1945 fungsi MPR berubah dengan terbentuknya lembaga negara baru. Di bawah ini fungsi MPR, kecuali.......
A. Menetapkan UUD
B. Mengubah UUD
C. Menyususn dan menetapkan GBHN
D. Menetapkan Presiden dan Wakil Presiden
E. Melantik Presiden dan wakil presiden.
19. Kelemahan terbesar pelaksanaan sistem pemerintahan di masa orde baru adalah......
A. Suburnya Kolusi, Korupsi, Nepotisme
B. Kebutuhan rakyat sulit di peroleh
C. Sering terjadi demontrasi
D. Para pejabat negara tidak profesional
E. Stabilitas keamanan tidak terjamin.
20. Pencantuman sistem pemerintahan negara RI sebelum amandemen, dituangkan di dalam......
A. Pembukaan UUD 1945
B. Penjelasan UUD 1945
C. Peraturan Peralihan UUD 1945
D. Aturan Tambahan UUD 1945
E. Batang Tubuh UUD 1945.
21. Dalam sistem pemerintahan parlementer, apabila terjadi pertentangan antara Parlemen dengan eksekutif atau dewan menteri, maka raja, ratu atau presiden membubarkan.........
A. Perdana menteri
B. Dewan Menteri atau Kabinet
C. Dewan penasehat
D. Parlemen
E. Mahkamah agung karena tidak berhasil menyelesaikan krisis yang terjadi.
22. Yang bukan prinsip Dasar Negara yang diusulkan oleh Ir. Soekarno, adalah......
A. Nasionalisme
B. kekeluargaan
C. Internasionalisme
D. Demokrasi
E. Kesejahteraan Sosial.
23. Yang merupakan ciri dari idiologi tertutup adalah.......
A. Merupakan kekayaan rohani masyarakat.....
B. Nilainya tidak diciptakan oleh negara.......
C. Menghargai pluralitas di masyarakat.....
D. Isinya tidak langsung operasional......
E. Masrakatnya dituntut memiliki kesetiaan secara totalitas.
24. Pancasila adalah sumber nilai. Nilai dalam Pancasila yang sifatnya abstrak dan umum sehingga memerlukan penafsiran ulang sesuai keadaan bangsa dan perkembangan zaman, disebut nilai.......
A. Dasar
B. Instrumental
C. Praksis
D. Operasional
E. Estetika.
25. Bentuk pemerintahan yang dipegang oleh satu orang demi kepentingan umum baik menurut Aristoteles maupun Polybios, disebut.........
A. Monarki
B. Tirani
C. Aristokrasi
D. Oligarki
E. Demokrasi.
26. Di bawah ini adalah ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial kecuali.......
A. Eksekutif atau kabinet bertanggung jawab kepada Parlemen
B. Kabinet atau dewan menteri dibentuk oleh presiden
C. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen
D. Oresiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan
E. Menteri bertanggung jawab kepada Presiden.
27. Setelah diadakan amandemen UUD 1945 dimana MPR merupakan lembaga bikameral yang terdiri dari........
A. DPR dan utusan daerah
B. DPR dan Utusan golongan
C. DPR dan MPR
D. MPR dan DPD
E. DPR dan DPD.
28. Nilai dalam Pancasila yang merupakan penjabaran dari nilai dasar, disebut nilai......
A. Dasar
B. Instrumental
C. Praksis
D. Operasional
E. Estetika.
29. Contoh nilai Instrumental dalam idiologi Pancasila, adalah.......
A. Ketuhanan
B. Peratuaran-peraturan
C. Saling menghormati
D. Kemanusiaan
E. Keadilan.
30. Pancasila adalah idiologi terbuka, maksudnya.............
A. Membuka diri dan menerima semua kemajuan ayang ada
B. Menerima kemajuan pengetahuan sesuai dengan kepribadian
C. Dapat menerima kemajuan bila mengun tungkan
D. Perpaduan dari berbagai idiologi bangsa lain
E. Terbuka untuk ditafsirkan bersama bangsa sdan negara lain.
31. Menurut Polybios, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang akan lahir sebagai reaksi terhadap..............
A. Pemerintahan Monarki
B. Tirani
C. Aristokrasi
D. Oligarki
E. Okhlokrasi.
32. Didalam sistem pemerintahan kerajaan inggris menganut sistem bikameral, yang terdiri dari House of Commons dan House of Refresentatif. House of Commmons yaitu berasal dari kalangan......
A. Cendekiawan
B. Bangsawan
C. Hartawan
D. Praktisi hukum
E. Kalangan profesional.
33. Dalam sistem check and balances di Indonesia, pihak MPR mempunyai wewenang untuk.......
A. Memberhentikan Presiden dan wakil Presiden atas usul DPR
B. Mengawasi pemerintah atau eksekutif sesuai hak pengawasan
C. menyetujui atau menolak menyetujui perjanjian internasional
D. Memberi pertimbangan dalam pengangkatan dan penerimaan Duta
E. Memberi pertimbangan dalam memberi amnesti dan abolisi.
34. Dasar berlakunya sistem pemerintahan parlementer di awal kemerdekaan RI sampai 27 Desember 1949 adalah .........
A. Proklamsi Kemerdekaan 17 Agustus 1945
B. UUD 1945
C. Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945.
D. Konstitusi RIS 1949
E. UUDS 1950.
35. Pemerintahan dalam arti sempit meliputi.......
A. MPR, Presiden dan Menteri
B. MPR, DPR dan Presiden
C. Presdien dan wakil presiden
D. Presiden, Wapres dan Menteri
E. Presiden, DPR dan Wakil Presiden.
36. Pada sistem pemerintahan parlementer , hubungan antara eksekutif dan legislatif cenderung .......
A. Tidak harmonis
B. Saling curiga
C. Sangat erat
D. Kurang Baik.
37. Di bawah ini adalah bentuk pemerintahan klasik menurut Aristoteles, kecuali.......
A. Monarki
B. Tirani
C. Aristokrasi
D. Oiligarki
E. Okhlokrasi.
38. Setelah diadakan amandemen UUD 1945 lembaga Negara yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan
berwenang menjaga kehormatan dan prilaku hakim adalah......
A. Mahkamah Agung
B. Jaksa Agung
C. Mahkamah Konstitusi
D. DPR dan presiden
E. Komisi Yudisial.
39. Di bawah ini adalah ciri-ciri dari pemerintahan parlementer, kecuali.........
A. Pemusatan kekuasaan ke tangan Parlemen
B. Semua anggota kabinet merupakan anggota parlemen
C. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan
D. Kabinet bertanggungjawab pada parlemen
E. Parlemen dapat membubarkan kabinet.
40. Yang termasuk lembaga baru setelah amandemen UUD 1945 adalah .......
A. DPD, MK, Komisi Yudisial
B. DPD, MK, Komisi Yudisial, Dewan Penasehat Presiden
C. Utusan daerah, DPD, DPA
D. DPA, DPR, MPR
E. MK dan DPD.
41. Piagam Jakarta disusun oleh wakil golongan kebangsaan dan islam yang tergabung dalam ....
A. Panitia Delapan
B. Panitia Dasar Negara
C. Panitia Sembilan
D. Panitia Sebelas
E. Panitia Perancang UUD.
42. Secara Yuridis Konstitusional dasar negara pancasila lahir pada tanggal .......
A. 1 Juni 1945
B. 22 Juni 1945
C. 29 Mei 1945
D. 17 Agustus 1945
E. 18 Agustus 1945.
43. Lembaga yang secara resmi menetapkan Pancasila sebagai dasar negara adalah .....
A. BPUPKI
B. PPKI
C. MPR
D. KNIP.
E. MA.
44. Yang merupakan ciri idiologi terbuka adalah .......
A. Berlaku untuk semua aspek kehidupan
B. Isinya tidak langsung opersiona
C. Nilai-nilainya dipaksakan dari luar
D. Merupakan kerangka gagasan yang beku dan mati
E. Keberlakuan isinya mutlak.
45. Pancaasila merupakan idiologi negara, artinya.......
A. Idiologi yang dikembangkan oleh negara.....
B. Idiologi milik negara....
C. Idiologi mengenai bagaimana bernegara......
D. Idiologi yang disusun oleh negara.........
E. Hanya untuk lembaga negara.

Read more »